Disadap AS dan Australia, SBY berani gak tegas kayak Bung Karno?

Kabar penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap Indonesia menyeruak ke publik. Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum berbuat apa-apa terkait hal tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menantang pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertindak tegas soal penyadapan ini. Apalagi jika benar-benar Australia dan AS terbukti menyadap pemerintah Indonesia, ia meminta agar Presiden (SBY) bertindak tegas. "Kalau pemerintah punya bukti kuat bila terjadi pelanggaran internasional harus bertindak keras," jelas TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/11). Purnawirawan jenderal bintang dua ini menjelaskan, dalam aturan internasional, tidak diperkenankan melakukan penyadapan antar-negara. Negara yang menjadi korban penyadapan, kata dia, berhak melakukan protes kepada negara yaang melakukan pelanggaran tersebut. "Dalam konvensi internasional memang antar-negara dilarang melakukan intervensi seperti itu, termasuk penyadapan. Itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Jadi tidak boleh ada pengintaian, penyelidikan, spionase. Tapi sebelum dibawa boleh negara yang bersangkutan melakukan tindakan diplomatik. Mulai dari pemanggilan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir perwakilan atau duta besar, bisa diusir," tegas dia. Politikus PDIP ini menantang keberanian pemerintah untuk bersikap. Dia memberi contoh, saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang berani keluar dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) karena merasa dirugikan. "Zaman Bung Karno pernah keluar dari PBB, dengan Malaysia memutuskan hubungan diplomatik pernah, dengan Amerika pernah juga kan, sekarang tinggal ada enggak keberanian, zaman Pak SBY seperti sekarang ini yang menganggap Amerika sebagai tanah leluhur kedua. Saya enggak tahu turunan dari mana itu," ujar dia. Menurut dia, kasus penyadapan sudah menyangkut marwah bangsa. Dia juga menyindir sikap SBY yang justru lebih marah ketika merasa dirugikan kepentingan pribadinya dari pada bangsa yang dirugikan dengan kasus penyadapan ini. "Ini marwah bangsa, Kalau urusan pribadi marah, tapi kalau urusan negara didiamkan," sindirnya. Seperti diketahui, SBY sempat berapi-api karena merasa partainya selalu disudutkan oleh media massa. SBY bahkan memerintahkan para kadernya untuk melawan ketika partai Demokrat terus disudutkan dan difitnah.